BANYUASIN, Metrosumsel.com – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI, Edhy Prabowo akan mendesak pemerintah segara menyelesaikan pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Edhy Prabowo menganggap kemunculan Badan Pangan Nasional dapat merestrukturisasi sistem, mekanisme, dan tata niaga pangan nasional.
“Seiring pertumbuhan penduduk setiap tahun, kita harus berupaya memaksimalkan lahan pertanian yang ada, sehingga kebutuhan pangan nasional dapat kita penuhi, pemerintah pun tidak perlu melakukan impor dari negara lain. Hal inilah yang memaksakan kita akan mendesak pemerintah saat ini untuk segara melakukan penyelesaian Badan Pangan Nasional, kata Edhy Prabowo Ketua komisi IV DPR RI saat melakukan kunjungan kerjanya di Desa Purwodadi Kecamatan Selat Penugukan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin (18/02/2019).
“Dalam upaya mendukung Kabupaten Banyuasin sebagai salah satu Kabupaten lumbung pangan nasional, saya bertekad akan mendorong, perkuat, apa saja yang masih belum kuat dalam sektor pertanian, kebutuhan-kebutuhan petani untuk menggarap dan mengelola lahan pertanian harus kita cukupi dan menjadi prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional,” tambah Ketua Fraksi DPR RI ini.
“Contohnya jelas, di tiga desa Kecamatan Selat penugukan, ada 2000 Hektar lahan persawahan yang siap di panen, namun petani disini banyak mengeluhkan kekurangan alat mesin pertanian untuk mendukung majunya sektro pertanian di Kabupaten ini, selain itu masih banyak petani yang juga masih mengeluhkan terkendala pengairan lahan. Dengan hadirnya saya sebagai wakil rakyat ketengah masyarakat ini. kita akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan petani tersebut,” tegas politisi Gerindra ini.
Edhy Prabowo juga menyoroti ketidak layakan pembangunan infrastruktur yang tidak memadai untuk lajunya roda perekonomian petani, hal ini sebagai bukti, ada yang belum terbangun di negari yang sudah merdeka lebih 73 ini, kata Edhy.
Wakil Bupati Banyuasin, Slamet Somosentono menyampaikan, untuk mendukung maju sektro pertanian yang ada di Kabupaten Banyuasin, perlu komunikasi yang baik antara pihaknya dan wakil rakyat di pusat, sehingga dapat mendorong kebijakan pemerintah pusat jatuh tepat sasaran.
“Kami sangat berbangga dengan turunya wakil rakyat, untuk meninjau langsung kondisi pertanian yang ada di Kabupaten Banyuasin. Kami sangat berharap hal ini dapat menjadi reprensi baik untuk kemajuan pertanian di Kabupaten Banyuasin, seiring dengan visi misi program kerja Banyuasin Bangkit di sektor pertanian,” kata Slamet Somosentono.
“Tujuan Banyuasin Bangkit petaninya bangkit, adalah dengan menyerap dan menerima segala macam keluhan petani, serta dapat kita menindaklajuti segala macam keluhan petani dan dapat memberikan solusi, apa saja yang menjadi kendala petani untuk meningkatkan perekonomiannya,” tambah politisi senior Sumatera Selatan ini.
Dengan adanya peninjau ini juga, wakil bupati Banyuasin, Slamet Somosentono berharap pemerintah pusat tidak ragu untuk menyalurkan bantuan-bantuan alat mesin pertanian di Kabupaten Banyuasin sebagai salah satu kabupaten yang akan ikut serta sebagai penyedia pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyebutkan pemerintah akan kembali membuka keran impor beras 500 ribu ton. Dengan begitu, total impor beras tahun ini mencapai satu juta ton. Impor beras pertama sebesar 500 ribu ton pada Januari 2018.
Laporan : Muhammad Maulana
Editor : reza