Pelembang, Metrosumsel.com — Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel merilis realisasi belanja daerah di Sumsel. Dari seluruh daerah, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menjadi daerah dengan realisasi belanja terendah hingga Juni 2022.
Hal ini terungkap dalam Konferensi Pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) Sumsel di Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, di Jalan Tasik, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumsel, Jumat (29/7).
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Lydia Kurniawati Christyana mengatakan, realisasi belanja terendah yakni PALI yang baru mencapai 14,63 persen disusul Lahat yang baru mencapai 17,63 persen.
Sedangkan realisasi belanja paling tinggi ditempati Banyuasin sebesar 44,91 persen, kemudian disusul OKU Timur sebesar 43,26 persen dan Palembang sebesar 37,36 persen.
“Hingga Juni, secara keseluruhan belanja daerah terealisasi sebesar Rp11,25 triliun atau 28,34 persen dari pagu belanja sebesar Rp39,7 triliun,” ujar dia.
“Untuk belanja daerah paling dominan yakni dari belanja pegawai yang realisasinya mencapai Rp5,39 triliun,” sambung dia.
Belum mencapainya realisasi belanja di atas 50 persen disebabkan berbagai faktor, seperti masih adanya pengadaan barang dan jasa yang dalam proses. Sebagian yang telah terealisasi itu merupakan dari sisi kontrak perencanaan. Sedangkan, kontrak fisik tentunya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan bangunan dan infrastukturnya.
“Jadi sekarang belum terlihat akselerasinya, dan biasanya di triwulan ketiga barulah belanja modal terakselerasi,” terangnya.
Menurutnya, saat ini yang perlu dikawal yaitu untuk realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Karena, untuk seluruh persyaratan harus terkumpul 21 Juli. Sedangkan, untuk kesehatan dan pendidikan persyaratan sampai dengan 31 Juli.
“Jadi sebelum tanggal tersebut, semua kontrak harus sudah selesai, dan akan dijalankan triwulan ketiga untuk DAK fisik ini,” tandas dia. (PTR)
laporan : Maulana
