Palembang – Sejumlah masa Badko Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (INSPIRA) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) datangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumsel, Senin (12/09)
Kedatangan mereka adalah untuk meminta Kejati Sumsel agar dapat memeriksa Walikota Pagar Alam karena diduga terlibat dalam beberapa proyek dan kegiatan yang terindikasi terjadinya praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Ketua Umum Badko Inspira Fadillah Amirullah menyampaikan rasa prihatinnya terhadap kemajuan Kota Pagar Alam, terutama dalam hal pembangunan. Dimana sejumlah proyek fisik yang diduga di korupsi disinyalir melibatkan orang nomor satu di bumi besemah.
“Hari ini kami meminta kepada Kejati Sumsel agar dapat memeriksa Walikota Pagar Alam terkait sejumlah proyek. Salah satunya kegiatan Pembangunan alun-alun Kota Pagar Alam yang diduga terjadi tindak pidana KKN,” ujar Fadil dalam orasinya.
Sementara itu, Kajati Sumsel melalui Kasi Intel mengatakan pihaknya akan menerima laporan apapun dari masyarakat, karena keterbukaan publik.
“Aspirasi ini kami terima dan akan kami teruskan ke Pimpinan,” ujarnya.
Sebelumnya, pada 12 Juni 2022 lalu, Plafon bangunan ambruk pada saat gelaran Besemah Expo menyambut HUT kota Pagaralam ke-21.
Terkait kejadian tersebut, Wakil Walikota Pagar Alam Muhammad Fadli juga turut geram atas peristiwa kala itu.
“Saya sungguh kecewa atas kualitas dan pelaksanaan proyek ini, apa lagi kejadian tersebut di tengah pagelaran Besemah Expo menyambut HUT Kota Pagaralam Ke-21. Saat kejadian lagi banyak masyarakat dilokasi,” ujar Wakil Walikota Pagar Alam M Fadli, seperti dikutip dari Tribunnews, Senin (13/6/2022).
Betapa tidak, proyek yang memakan dana Rp3,4 Miliyar tersebut yang baru dibangun tahun 2021 sudah banyak mengalami kerusakan.
Padahal proyek tersebut juga telah mendapat perpanjangan waktu karena tidak selesai tepat waktu diakhir tahun 2021. Namun belum genap 4 bulan dibangun hampir semua bagian banguanan sudah rusak.
Wawako geram karena bangunan itu banyak kerusakan hanya dalam 6 bulan setelah rampung dibangun pada Desember 2021.
“Entah apakah ini perencanaannya yang kurang bagus, atau pelaksanaannya yang ada apa-apa atau ada main,” tegasnya.
Lantas ia berharap pihak berwenang dapat mengaudit ulang, apakah ada unsur kesengajaan ataupun ada unsur bencana alam. (Rilis)
